Selain pendataan warga miskin, TKSK juga mengikuti bimbingan teknis, hingga melakukan pendampingan berbagai program Kemensos seperti asistensi 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Yang tidak kalah penting, TKSK juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah dan tokoh masyarakat karena program kesos sejatinya memang bersifat multisektor,” katanya
Selain sebagai TKSK, Martini juga berstatus sebagai supervisor di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang baru didirikan di Kota Bekasi. Puskesos merupakan miniatur dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kabupaten/kota.
“Saat ini SLRT Kota Bekasi masih berproses. Namun operasional Puskesos Jatimakmur tetap berjalan seperti biasanya,” kata Martini. Jika Puskesmas adalah rujukan warga yang membutuhkan pengobatan, maka Puskesos adalah rujukan bagi warga yang membutuhkan pelayanan sosial.
Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial telah ditangani oleh Puskesos Jatimakmur, antara lain pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan warga yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta rehabilitasi sosial.
Oleh karena itu, TKSK juga bertugas meningkatkan kerja sama dan bersinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan. “Dalam pelayanan tersebut, kami juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Kepolisian setempat,” kata Martini.
Ke depan, Tini berharap Puskesos Jatimakmur dan SLRT Kota Bekasi bisa efektif berjalan sebagai layanan satu pintu. “Staf-staf yang bekerja di Puskesos dan SLRT diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga yang membutuhkan secara prima,” katanya.(CM)