JAKARTA, iNews.id - Anggaran belanja pegawai untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta dipangkas 25 persen. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut keputusan itu dilakukan untuk mengamankan bantuan sosial (bansos) bagi 1,2 juta warga terdampak penanganan covid-19.
Anies menjelaskan keputusan berat itu diambil mengingat Pemprov Jakarta juga merasakan dampak ekonomi dari penanganan wabah covid-19. Yaitu menurunnya pendapatan pajak hingga Rp27,67 triliun dan pengurangan anggaran untuk Jakarta hingga Rp40,7 triliun.
Mantan mendikbud itu mengingatkan ASN sebagai penyelenggara negara wajib menomorsatukan masyarakat dibandingkan diri sendiri. Apalagi kini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena dampak penanganan covid-19.
"Saya perintahkan semua ASN Pemprov Jakarta bersikap kesatria dan tangguh menghadapi cobaan. Kita di garis depan memberikan contoh tangguh, jangan ada yang lemah, lembek, dan mengeluh menghadapi situasi ini," kata Anies dalam video keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Anies menjelaskan anggaran belanja pegawai untuk TKD ASN Pemprov Jakarta berkurang hingga Rp4,3 triliun. Setengah dari jumlah tersebut, yaitu TKD yang dipangkas akan dialihkan untuk mengamankan bansos. Sementara setengah lainnya direalokasi untuk penanganan covid-19 yang diambil dari penundaan TKD ASN Pemprov Jakarta.
Sebelum keputusan ini diambil Anies menceritakan sempat ada wacana memangkas bansos untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga 50 persen atau senilai Rp2 triliun agar TKD ASN Pemprov Jakarta dipertahankan seperti biasa. Namun Anies menegaskan anggaran Rp2 triliun harus dipertahankan untuk kebaikan warga prasejahtera di Jakarta.
"Kami memilih anggaran Rp2 triliun itu disalurkan bagi 1,2 juta keluarga prasejahtera di Jakarta daripada untuk 63.000 ASN Pemprov Jakarta," ucap Anies.