JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI JakartaPramono Anung menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan tahun ini.
Pramono mengatakan, keputusan penetapan UMP tersebut telah melalui pembahasan panjang dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Dia menyadari besaran upah yang ditetapkan belum tentu disepakati seluruh kalangan buruh maupun pengusaha.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Dia mengakui keputusan mengenai besaran UMP tidak mungkin memuaskan semua pihak. Meski demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah berupaya mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha.
"Jadi saya jawab ini. Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," katanya.