JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengusulkan pembentukan Badan Otoritas yang khusus menangani pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Instansi ini akan menjadi wadah koordinasi kepala daerah di masing-masing wilayah tersebut.
“Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada kereta api, ada commuter, ada LRT, ada MRT, ada bus, ada busway bagaimana menyinkronkan itu dalam satu operasional. Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” kata JK usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wapres, Senin (28/1/2019).
JK ingin kepala daerah berkoordinasi langsung dengan badan otorita yang akan dibentuk, sehingga lebih efektif. Sejauh ini sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun, JK menginginkan cakupan kerja badan otorita baru lebih luas. Misalnya fokus pada masalah tata ruang.
“Sekarang sudah otorita-nya, tatapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” ujar JK.
Konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. elain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, seperti mass rapid transit dan light rail transit selesai dan bisa diterapkan.
JK menuturkan, proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun ke depan. Pembiayaan sistem penataan transportasi ini akan dianggarkan dari APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp600 triliun.
"(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata JK.