Saan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
“Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Dia menjelaskan, apabila merujuk pada materi yang disampaikan para pengusul, hak menyatakan pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur hak menyatakan pendapat atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres Republik Indonesia.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Saan.
Saan menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.