Menurut Cahyo Seftyono, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang, penggunaan baliho dalam kampanye sebenarnya sah-sah saja jika dilihat dari segi strategi politik.
Namun, akan lebih baik jika baliho tersebut didesain secara edukatif dan inovatif agar lebih mempengaruhi masyarakat.
Cahyo juga mengungkapkan bahwa tujuan pemasangan baliho ini adalah untuk meningkatkan popularitas para politisi dan para penentu di balik layar menjelang pemilihan presiden 2024.
Jika strategi yang digunakan hanya sebatas tampilan visual, masyarakat berpotensi untuk merasa tidak menyukai dunia politik, terutama di tengah pandemi yang sedang berlangsung.
Penegasan Ulang:
Oleh karena itu, lebih baik jika mereka, baik melalui instruksi atau inisiatif sendiri, lebih fokus pada kesehatan bangsa.
Semua pihak seharusnya bekerja sama untuk menangani pandemi ini, bukan hanya mencari kesuksesan pribadi dalam pemilihan presiden 2024.
Contoh 2
Zaman dan Kebebasan Pers di Turki
Pernyataan Pendapat (Tesis):
Pengambilalihan kantor pusat surat kabar terbesar di Turki, Zaman, oleh polisi menandai awal kegelapan kebebasan pers di negeri itu.
Menurut berita hari Sabtu lalu, polisi dengan kekerasan menyerbu kantor koran itu, dengan menembakkan gas air mata dan tembakan meriam air, dan mendudukinya. Polisi menguasai surat kabar terbesar di Turki itu, tiras koran tersebut 650.000 eksemplar, dan terbitan bahasa Inggrisnya, Today's Zaman, dan kantor berita Cihan.
Argumentasi:
Tindakan itu dilakukan polisi setelah pengadilan mengabulkan permohonan pihak kejaksaan untuk mengambil alih koran itu secara administratif. Koran itu dianggap berhubungan dengan musuh utama Recep Tayyip Erdogan, yakni ulama Fethullah Gulem, yang sekarang di AS.
Penyerangan dan pengambilalihan terhadap manajemen Feza Media Group yang menerbitkan Zaman, Today's Zaman, dan Cihan, merupakan pukulan terakhir terhadap kebebasan pers di Turki. Pengambilalihan manajemen media seperti itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk membungkam media.
Selain media cetak yang sudah "dibungkam", media elektronik juga sudah ada yang bernasib sama, yakni Bengütürk TV dan IMC TV. Sebelumnya, saluran televisi milik Samanyolu Broadcasting Group dan Ipek Media Group juga "dibungkam".
Padahal, konstitusi Turki menjamin kebebasan berpendapat, mengemukakan pemikiran, dan kemerdekaan pers. Akan tetapi, yang terjadi tidaklah demikian. Menurut Reporters without Borders, Indeks Kebebasan Turki pada tahun 2015 menempati peringkat ke-149 dari 180 negara yang disurvei. Angka itu menjelaskan betapa kebebasan pers menghadapi persoalan besar di negara yang selalu disebut-sebut sebagai negara demokrasi. Media adalah pilar keempat demokrasi.
Karena itu, wajar kalau berbagai kalangan menyebut bahwa tindakan otoritas Turki pada hari Jumat lalu menandai masa kegelapan dan kesuraman.
dalam kebebasan pers. Padahal, media massa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara. Dengan demikian, ada kendali atas negara oleh rakyat sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa, maka terhambat pula cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh pejabat negara.
Pernyataan Ulang:
Itulah yang terjadi di Turki sekarang ini. Kekuasaan telah membungkam kebebasan pers, yang sebenarnya pembungkaman seperti tidak ada artinya karena sekarang ini begitu banyak saluran informasi yang membanjiri masyarakat dengan beragam informasi, termasuk informasi tentang keotoriteran penguasa.
Demikianlah dua contoh teks editorial tentang politik beserta strukturnya. Semoga artikel ini dapat membantu Anda untuk memahami teks editorial dengan lebih baik.