JAKARTA, iNews.id - Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyoroti penurunan daya beli kelas menengah dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ichsanuddin menuturkan, salah satu indikator penting untuk mengukur pemerataan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu mendistribusikan hasil pembangunan kepada masyarakat, termasuk melalui kepemilikan dana pihak ketiga, daya beli, serta alokasi belanja pemerintah untuk sektor sosial dan modal.
"Kalau mau meratakan, kata kuncinya ada di fiskal. Itu menggambarkan seberapa jauh dampak pertumbuhan ekonomi membagi kue-kuenya. Bisa kelihatan dari posisi dana pihak ketiga, daya beli, tapi berikutnya bisa dilihat konstruksi fiskal membelanjakan sosial dan modal," ujar Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk '730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan' yang disiarkan di iNews, Selasa (20/10/2026).
Dia menambahkan, efektivitas kebijakan fiskal juga dapat ditinjau melalui sejumlah indikator, seperti perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.
Ichsanuddin menilai, terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati dari pergerakan indikator tersebut. Dia menyoroti ketidaksesuaian antara kepemilikan dana pihak ketiga dan angka statistik yang menunjukkan penurunan kemiskinan serta pengangguran, sementara rasio gini bergerak ke angka 0,368.
"Indikatornya tampak seberapa jauh kemiskinan menurun dan meningkat, sejauh mana pengangguran menurun atau meningkat. Dari situ kelihatan bahwa fiskalnya tidak efektif, karena kepemilikan dana pihak ketiga tidak cocok dengan angka yang dimunculkan statistik. Terjadi penurunan kemiskinan, pengangguran, sementara gini ratio juga bergerak ke 0,368," katanya.