A. Kondisi fisik yang rentan bencana
B. Potensi sumber daya alam
C. Kondisi ekonomi
D. Pendapatan asli daerah
E. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi
Jawaban: D
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk penyusunan...
A. RPJN
B. RPJMN
C. RKP
D. A dan B benar
E. A, B, dan C benar
Jawaban: D
5. Jangka waktu pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ialah ... tahun.
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 5
Jawaban: C
6. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat ditinjau kembali .... dalam 5 tahun.
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. 4 kali
E. 5 kali
Jawaban: A
7. Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keluasaan yang dibuka pemerintah, bersiat informatif yaitu...
A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan.
B. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka.
C. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya.
D. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediaan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
E. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada.