23. Jumlah Provinsi dengan status Daerah Khusus atau Daerah Istimiewa di
Indonesia adalah …
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Jawaban: B
24. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah …
A. Konvensi
B. Hukum dasar tertulis
C. Hukum adat
D. Hukum tidak tertulis
Jawaban: A
25. Kabinet yang pembentukannya di luar campur tangan parlemen disebut dengan
…
A. Kabinet Ministerial
B. Kabinet Parlementer
C. Kabinet Presidential
D. Kabinet Extra Parlementer
Jawaban: D
26. Untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting (JIM) I yang diselenggarakan di kota....
A. Jakarta
B. Bogor
C. Bandung
D. Bekasi
E. Surabaya
Jawaban: B
27. Otoritas dalam menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran dan juga menjaga rupiah agar tetap stabil dijalankan oleh...
A. Kementerian Keuangan
B. Bank Indonesia
C. DPR
D. Presiden
E. Wakil presiden
Jawaban: B
28. Berkaitan dengan stelsel kewarganegaraan dikenal pula adanya hak kewarganegaraan, salah satunya adalah hak untuk menolak status kewarganegaraan, yang dikenal dengan...
A. Hak retensi
B. Hak denial
C. Hak opsi
D. Hak repudiasi
E. Hak restitusi
Jawaban: D
29. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme meliputi asas-asas berikut, kecuali...
A. Keterbukaan
B. Proporsionalitas
C. Keadilan
D. Akuntabilitas
E. Kepastian hukum
Jawaban: A
30. Integritas seorang PNS harus bisa memenuhi beban kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai sebuah...
A. Landasan
B. Standar
C. Tugas pokok
D. Target
E. Tujuan
Jawaban: D
31. Berikut ini yang bukan hak dari DPR adalah...
A. Hak angket
B. Hak interpelasi
C. Hak menyatakan pendapat
D. Hak mosi tidak percaya
E. Hak legislatif
Jawaban: E
32. Landasan idiil negara kita adalah...
A. Tap MPR
B. UUD 1945
C. Pancasila
D. Proklamasi Indonesia
E. Keputusan Presiden
Jawaban: C
33. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal...
A. 4 Maret 1978
B. 22 Maret 1978
C. 12 Maret 1978
D. 14 Maret 2978
E. 2 Maret 1978
Jawaban: B
34. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual, hal ini berdasarkan...
A. Ketuhanan YME
B. Pancasila dan UUD 1945
C. UUD 1945
D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
E. Keadilan Sosial
Jawaban: B
35. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ...
A. I dan II
B. II dan III
C. I, II, dan III
D. I, II, III, dan IV
E. II, III, dan IV
Jawaban: C
36. UU yang mengatur tentang tindak korupsi adalah..
A. UU No 28 Tahun 1999
B. UU No 30 Tahun 1999
C. UU No 31 Tahun 1999
D. UU No 26 Tahun 2000
E. UU No 32 Tahun 2000
Jawaban: C
37. Nilai lembaga dan individu di KPK adalah sebagai berikut, kecuali..
A. Religiusitas
B. Integritas
C. Keadilan
D. Kesejahteraan
E. Kepemimpinan
Jawaban: D
38. Pembentukkan Badan Pemberantasan Korupsi yang pertama pada tahun...
A. 1949
B. 1952
C. 1955
D. 1957
E. 1960
Jawaban: D
39. Spirit moral dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berperan sebagai nilai instrumental pelaksanaan nasionalisme Pancasila adalah
A. Semangat kemerdekaan
B. Pemerintah yang berdaulat
C. Kerakyatan dengan kemufakatan
D. Anti penjajahan dan penindasan
E. Bertujuan pada keadilan sosial
Jawaban: D