SEMARANG, iNews.id - Kota Semarang berbangga diri karena pada akhirnya mampu menyabet penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 kategori utama setelah sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut memperoleh kategori nindya.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga di Hotel Padma Semarang, Sabtu (22/7/2023) malam.
Mbak Ita, sapaan akrabnya, mengaku senang dan bangga atas hasil yang telah dicapai. Dia mengatakan selama tiga tahun berturut-turut Kota Semarang mendapatkan kategori nindya dan tahun ini bisa naik peringkat ke KLA kategori utama, meski belum pada tahap akhir yakni KLA, yang merupakan pencapaian tertinggi. Meski demikian, dia tetap bangga akhirnya Kota Semarang bisa mendapat kategori utama.
"Alhamdulillah, akhirnya Kota Semarang pada 2023 ini 'pecah telur' ya, mendapatkan KLA yang utama," tutur mbak Ita usai menerima penghargaan.
"Tadi, disampaikan Bu Bintang (Menteri PPPA) bahwa yang paling bagus, mentok, itu KLA, ya, Kota Layak Anak. Tapi, kami tetap bersyukur atas capaian ini, Alhamdulillah," ujarnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang itu mengatakan bahwa penghargaan yang didapatkan tersebut adalah hasil kerja keras lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga pemangku kebijakan terkait. Dia tidak menampik jika selama satu tahun ini berupaya keras untuk bisa meraih kategori utama dengan melengkapi poin-poin yang dapat membawa Kota Semarang pada kategori utama.
"Semua ini karena kerja keras teman-teman OPD, lintas sektor, masyarakat. Karena tanpa mereka semua, Kota Semarang tidak bisa mendapatkan penghargaan ini," ucapnya.
Meski demikian, Mbak Ita mengaku untuk mempertahankan kategori tersebut dirasa lebih sulit dibanding mendapatkannya. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya mempertahankan dan membenahi kekurangan-kekurangannya sehingga nantinya bisa meraih KLA.
"Untuk mempertahankan lebih sulit dari pada mencapainya. Makanya, di tahun ini kami berupaya tetap mempertahankan apa yang disampaikan mengenai 24 indikator. Kami akan terus monitor pemenuhan indikator-indikator tersebut," tuturnya.
Ke-24 indikator KLA, antara lain adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai KLA, terlembaganya KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media, informasi layak anak, partisipasi anak, hingga kasus perkawinan anak.