Menteri ATR, Hadi Tjahjanto angkat bicara soal penyitaan 300 sertifikat tanah warga Jasinga, Bogor hasil redistribusi oleh Satgas BLBI. (Foto: Istimewa)
Felldy Utama

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto angkat bicara soal penyitaan 300 sertifikat tanah warga Jasinga, Bogor hasil redistribusi oleh Satgas BLBI. Dia mengatakan 300 bidang tanah itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman atas apa yang terjadi.

"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan pihak Kepolisian," kata Hadi di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Hadi menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan dalam kejadian ini sesuai dengan komitmen pemerintah.

"Pada prinsipnya, sesuai niat baik di awal yang melandasi program Reforma Agraria, kami menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah dalam menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah.

Redistribusi tanah dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek dari redistribusi tanah yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah haknya berakhir.


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT