Ia menyatakan bahwa kebijakan ini melampaui kewenangan kepala daerah dan berbahaya bagi anak-anak, menolak keras langkah tersebut demi perlindungan hak anak secara hukum.
Penolakan dari para pejabat ini menyoroti bahwa pendidikan karakter harus berbasis pada pemanusiaan, perlindungan hak anak, dan regulasi pendidikan yang berlaku, bukan melalui pendekatan militer yang berpotensi melanggar hak asasi anak dan hukum nasional.
Itulah 4 pejabat yang menolak kebijakan barak militer Dedi Mulyadi. Semoga bermanfaat!