"Gerindra meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik. Jangan semua masalah itu ditimpakan kepada gubernur ya," katanya saat dihubungi, Jumat (19/7/2019).
Syarif menuturkan, seharusnya publik tidak terlalu mempermasalahkan dana pembangunan karya seniman Joko Avianto itu. Apalagi, anggaran anyaman tersebut merupakan kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI.
3. Perencanaan Minim
Walaupun mendukung, Partai Gerindra menyayangkan perencanaan yang tidak cukup matang dari Pemprov DKI Jakarta. Syarif menuturkan, BUMD bisa mengambil anggaran anyaman tersebut dari CSR.
"Kalau dari CSR ya tergantung kepada yang memberikan, mubazir tidaknya. Kedua, kalau dari BUMD saya menyayangkan perencanaannya," ujarnya.
Ke depan, Syarif menyarankan, Pemprov DKI harus lebih berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan anggaran.