Persentase penduduk miskin: 19,48%
Jumlah penduduk miskin: 1.127.570 jiwa
NTT menjadi satu-satunya provinsi non-Papua dalam lima besar. Faktor kekeringan, ketergantungan pada pertanian tradisional, serta minimnya industrialisasi menjadi penyebab utama.
Persentase penduduk miskin: 18,13%
Jumlah penduduk miskin: 102.270 jiwa
Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Barat Daya menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur dasar dan layanan publik yang memadai.
Menurut BPS, garis kemiskinan nasional pada Maret 2024 adalah Rp582.932 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp433.906 (74,44%) merupakan kebutuhan makanan, sementara sisanya, Rp149.026 (25,56%) merupakan kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.
Sementara itu, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,78 orang. Artinya, garis kemiskinan per rumah tangga adalah Rp2.786.415 per bulan.
Pemerintah pusat menyatakan tengah memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa.
Namun, perlu ada pendekatan spesifik berbasis wilayah dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang berbeda dari daerah lainnya.
Meski kemiskinan secara nasional menurun, masih terdapat ketimpangan antarwilayah yang mencolok, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi didominasi oleh wilayah Papua, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan.