Masalah lainnya, kata Ghufron, muncul dari peserta PBPU yang terdaftar di pemerintah daerah (Pemda), dengan jumlah yang dinonaktifkan mencapai 11 juta orang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan anggaran yang dialami beberapa daerah.
“PBPU Pemda yang dinonaktifkan itu 11 juta, jadi kan ada beberapa gitu apa dari pemotongan anggaran kesulitan gitu. Nah ini tentu yang PPU nonaktif, bekerja atau anak di usia di luar tanggungan itu sekitar 10 juta. Jadi itu ya,” katanya.
Namun, Ghufron menegaskan bahwa meskipun lebih dari 50 juta peserta tidak aktif, bukan berarti mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Peserta yang terdaftar nonaktif dapat segera mengaktifkan status mereka jika melapor kepada BPJS atau pemerintah daerah setempat.
Proses ini bisa dilakukan dengan cepat, bahkan pada hari yang sama, sehingga peserta tidak harus khawatir kehilangan akses layanan kesehatan.
“Tetapi begini, perlu diketahui bahwa nonaktif yang 50 juta lebih itu bukan berarti dia tidak akses. Masyarakat itu tahunya kalau sakit lalu terus ke rumah sakit padahal tidak aktif itu. Nah ini kalau tidak aktif seperti itu bisa kena denda pelayanan gitu, meskipun dikurangi dendanya,” ujarnya.