“Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm,” sambungnya.
Tuntutan pertama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Said Iqbal, hingga kini pemerintah dan DPR dinilai belum menunjukkan progres nyata, padahal batas waktu penyusunan aturan baru tinggal kurang dari enam bulan.
KSPI dan Partai Buruh, lanjut dia, telah menyerahkan konsep RUU setebal 700 halaman yang memuat prinsip perlindungan kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial, termasuk usulan lima jaminan sosial baru seperti jaminan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan jaminan pengangguran.
Isu kedua adalah penolakan terhadap sistem outsourcing dan kebijakan upah murah. Said Iqbal mengingatkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus outsourcing belum terealisasi hingga kini.
“Kami hanya mengingatkan janji Presiden. Outsourcing itu membuat buruh tidak punya masa depan. Bisa di-PHK kapan saja, tanpa kepastian kerja,” ujarnya.