691 Kasus Kerja Jurnalistik Terjadi Sepanjang 2022, Paling Banyak Media Online

irfan Maulana
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers, Yadi Hendriana di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, (17/1/2023). (Foto MPI).

Menurut Yadi, pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aduan tersebut yakni soal verifikasi pemberitaan. Menurutnya verifikasi sangat penting dilakukan oleh media dan jurnalis untuk menghasilkan berita yang berkualitas.

"Ada juga yang sifatnya hoaks dan fitnah, berita yang sifatnya hoaks dan fitnah itu tidak masuk karya pers, itu yang merusak pers," katanya.

Dia pun meminta agar jurnalis dan perusahaan pers untuk sama-sama membebani konten sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kemudian, mengepadankan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999.

"UU Pers nomor 40 tahun 1999 untuk pers yang profesional, bukan pers yang menumpang di kemerdekaan pers," tegasnya.

Pelanggaran selanjutnya berkaitan dengan konten yang berbau provokasi seksual. Yadi menegaskan bahwa konten tersebut tidak termasuk dalam karya jurnalistik.

"Dewan pers dalam hadapi yang berfungsi provokasi seksual kami tidak nunggu aduan tapi langsung pemanggilan dan minta takedown," katanya. 

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
6 hari lalu

Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Tak Layak Jadi Barang Bukti, Narasumber Tak akan Berani Sampaikan Kebenaran

6 hari lalu

Bersaksi di Sidang Dokter Tifa, Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Tak Layak Jadi Barang Bukti

8 hari lalu

5 Karya Foto Yudistiro Pranoto Dipamerkan, Kenang Jurnalis iNews yang Hilang di Selat Sunda

13 hari lalu

Asosiasi Pers Brasil Menang Lawan Meta di Pengadilan, Konten Media Tak Boleh Dipakai Latih AI

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal