4. Pasukan Elite Diminta Turun
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta TNI-Polri mendorong Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menerjunkan pasukan elite untuk memburu pelaku.
“Mendesak dan mendorong seluruh aparat hukum yang ada untuk memburu pelakunya dan kemudian menyeret ke pengadilan. Kami juga mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk mengirim pasukan elite di kesatuannya karena hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan,” kata Bamsoet di Istana Negara, Rabu (5/12/2018).
Menurut Bamsoet, pembunuhan terhadap puluhan pekerja proyek infrastruktur Trans Papua itu lebih keji daripada aksi terorisme. Karena itu, Bamsoet mendukung langkah tegas yang akan dilakukan TNI-Polri tanpa harus terbentur persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Pemerintah Tidak Kecolongan
Ketua DPR Bambang Soesatyo enggan menyebutkan pemerintah kecolongan. Hal itu terkait peristiwa sadis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Saya tidak bisa mengatakan itu suatu kecolongan," katanya usai pertemuan Pengurus FKPPI dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Meski banyak dilaporkan yang dibunuh, ia meminta pemerintah tetap melakukan tindakan preventif khusus terkait di Nduga dan kasus kekerasan di wilayah Papua.
"Kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan-tindakan preventif dan langkah-langkah yang membuat mereka jera," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet.
6. Proyek Trans Papua Lanjut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua.
"Pembangunan jalan Wamena-Wamugu tetap diteruskan. Trans Papua tetap jalan. Harus segera diselesaikan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Dia menjelaskan, proyek Trans Papua berada di segmen V ini menghubungkan antara Wamena-Haberma-Kenyam-Mamugu. Panjang ruas proyek 278 kilometer.
Dalam segmen itu memiliki 35 jembatan. Proyek tersebut dikerjakan dua perusahaan BUMN, yakni PT Istaka Karya dan PT Brantas Adi Praya.
"Tetap harus diselesaikan. Artinya PU jalan terus mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Papua," kata Jokowi menegaskan.