Adapun, rekayasa lalu lintas tak dilakukan jika pengendara masih bisa melintas di depan DPR.
“Kalau memang massanya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas jalan Tol. Dia menyebut, rekayasa di ruas tol juga bakal diberlakukan jika terdapat gangguan lalu lintas di tol.
“Kami harus mengeluarkan yang di dalam tol itu untuk menjaga, jangan sampai terjebak di tengah konflik. Kami keluarkan di exit tol depan Polda dan di exit Tol Tegal Parang. Kemudian yang dari arah barat, kami keluarkan kemarin di Slipi ya,” jelas dia.
Sebelumnya, ribuan buruh dikabarkan akan mengikuti aksi demonstasi pada, Kamis (28/8/2025). Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Puluhan ribu buruh ini dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.