"Sehingga muncul peristiwa seseorang yang belum diketahui identitasnya menguasai ribuan surat suara pos, beredarnya video pencoblosan surat suara pos yang mengganggu legitimasi hasil pemungutan suara dengan metode pos di wilayah Kuala Lumpur,"kata dia.
Pelaksanaan KSK, lanjutnya tidak luput dari masalah, karena terlalu jauh dari kantong-kantong sehingga dinilai melanggar prinsip KSK agar mudah dijangkau atau sebaliknya yang titiknya justru berdekatan.
Ada juga KSK yang dibuat tanpa izin otoritas lokal sehingga dibubarkan oleh petugas tempat, terdapat pemilih metode pos yang memberikan suara di KSK. Jumlah DPT melonjak di KSK berpotensi terdapat pemilih yang lebih dari satu kali yang berbeda metode memilih.
"Temuan KSK membawa surat suara sebanyak 500 lembar untuk tiap jenis Pemilu meskipun jumlah pemilihnya tidak mencapai 500 pemilih. Maka panwaslu Kuala Lumpur merekomendasikan untuk tidak dihitung hasilnya dan dilakukan pemungutan suara ulang,"tuturnya.