JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebutkan polarisasi dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres merupakan hal yang wajar karena ada kontestasi lebih dari satu pasangan calon presiden (Capres). Namun, diharapkan partai politik aktif mengedukasi.
Agum Gumelar meminta seluruh jajaran IKAL Lemhanas untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dengan mempertimbangkan tiga faktor yakni partai politik, KPU, dan masyarakat pemegang hak pilih dalam Pemilu 2024.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rakernas ketiga IKAL-Lemhannas di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2023).
"Untuk diketahui IKAL Lemhanas sebagai katalisator keutuhan bangsa dan merupakan jati diri kita. Kita harus peduli dengan kondisi situasi bangsa. Harus berwawasan kebangsaan. Apapun yang direncanakan semua harus demi kepentingan bangsa bukan partai politik," ujar Agum Gumelar.
Ia mengungkapkan pada 2019 lalu, Indonesia mengalami pesta demokrasi yang sangat menegangkan, mengkhawatirkan, mengancam, membuat suasana tidak kondusif.
"Terjadi polarisasi di masyarakat, baik itu di TNI Polri, bahkan di IKAL Lemhanas antara 01 dan 02. Tapi kita bersyukur itu semua sudah kita lalui. Kita bersyukur sudah melewati masa sulit seperti sekarang ini," kata dia.
Kader IKAL disebutkan Agum Gumelar harus bisa merajut persatuan.
"Tugas berikutnya adalah mengawal perjalanan bangsa kepada cita-cita nasional. Mengawal pemerintahan terpilih dalam pesta demokrasi Pilpres 2019. Kita mengawal kepemimpinan pak Jokowi sampai selesai di 2024," ucap Agum Gumelar.
Lemhanas disebutkan Agum penuh dengan para pemikir andal dalam mengawal pemerintahan.
"Saat ini kita sudah memasuki 2023, dan tahun depan 2024 ada pesta demokrasi. Kita tidak ingin di 2024 terjadi seperti 2019. Kalau polarisasi wajar terjadi karena kandidat nya ada lebih dari satu Paslon. Yang tidak wajar kalau salah satu kandidat hasilnya hanya 0 persen," kata Agum Gumelar.
Editor : Muhammad Fida Ul Haq