JAKARTA, iNews.id - Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pilpres 2024 merupakan bentuk penyalahgunaan kebijakan elektoral. Dia menyebut bansos digunakan sebagai kampanye terselubung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," kata Didin dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Didin menyatakan, penggelontoran bansos jelang pencoblosan pilpres adalah mitigasi risiko pangan yang belum masuk UU APBN 2024. Penyaluran tersebut, menurutnya, tindakan sepihak Jokowi tanpa persetujuan DPR.
"Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024, dengan keterlibatan ketua-ketua umum partai politik pengusung paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan, untuk pemenangan anaknya, tanpa mengambil cuti," ucap Didin.
"Pada praktiknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral, adalah, manifestasi dari pork barrel politics seperti yang dipraktikkan oleh kalangan anggota DPR-nya Amerika Serikat," tambah dia.