JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah guna mewujudkan target zero over dimension over load (zero ODOL) mulai 1 Januari 2027. AHY mengaku masih banyak tantangan besar untuk merealisasikan hal tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan, sejumlah tantangan tersebut harus segera ditangani agar dapat merealisasikan kebijakan zero ODOL. Berdasarkan data kecelakaan, truk lebih muatan ini menyumbang 10,5 persen dari total kematian akibat kasus kecelakaan lalu lintas.
"Semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik di berbagai aspek. Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif," ujar AHY dalam konferensi pers di Kemenko IPK, Jakarta, Senin (6/10/2025).
AHY menyoroti lima tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan zero ODOL. Pertama, tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan.
Kedua, dia menilai masih lemahnya sistem pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum membuat pelanggaran ODOL terus berulang. Meskipun dari sisi regulasi sudah tercantum larangan penggunaan truk ODOL atas dasar keselamatan.
Ketiga, benturan kepentingan antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan pemilik barang. Perbedaan orientasi antara pihak-pihak ini kerap memicu pelanggaran, karena masing-masing berusaha menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan.