JAKARTA, iNews.id – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terus menuai sorotan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak DPR segera mencabut pasal-pasal kontroversial.
Ketua AJI Abdul Manan mengatakan, jika disahkan RUU KUHP akan menghambat kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi, kebenaran, dan kontrol sosial. Setidaknya terdapat 10 pasal yang mengancam kebebasan pers.
"Yaitu Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, dan Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong,” ujar Abdul di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Selain itu, kata dia, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.
”DPR harus mencabut pasal-pasal tersebut jika mereka punya komitmen untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia,” ujarnya.