JAKARTA, iNews.id - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Beni Kurnia Ilahi mencurigai kekacauan data di Sirekap dalam Pemilu 2024 bukan murni kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menduga ada keterlibatan dari peserta pemilu.
"Saya berprasangka, bisa jadi persoalan yang terjadi di Sirekap ini bukan murni kesalahan KPU, atau pun anggota lain, tapi juga keterlibatan dari peserta pemilu yang mencoba untuk melakukan pendekatan pada penyelenggara pemilu agar proses ini seolah kacau dengan modus yang dia lakukan agar suara tetap beralih ke pasangan tertentu itu," ujar Beni saat dihuhungi, Minggu (18/2/2024).
Menurut dia, kekacauan atau pun kejanggalan dalam Pemilu 2024 sejatinya telah terjadi sejak jauh hari. Misalnya, DKPP yang sering menegur komisioner-komisioner KPU terkait penyelenggaraan pemilu melalui berbagai putusan.
"Misal dengan peringatan terakhir, lalu ada lagi peringatan terakhir di bulan berikutnya. Artinya, secara etik Komisioner KPU tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan," tuturnya.
"Namun, tetap saja DKPP mengeluarkan putusan itu. Harusnya kalau sudah peringatan terakhir peringatan berikutnya ya diberhentikan, tapi tak diberhentikan sehingga ketidakprofesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa Sirekap dan lainnya," ujarnya.
Beni menambahkan, masifnya pelanggaran pemilu, termasuk keterlibatan aparatur negara dalam setiap proses kampanye, juga mengindikasi kejanggalan dalam pemilu. Apalagi, salah satu paslon tertentu misalnya jauh-jauh hari melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga dia sudah jemawa akan menang.
"Sehingga, apapun jalan yang harus dilakukan, sekali pun itu jalan dengan segala cara. itu mereka akan lakukan, termasuk penggelembungan suara dan lainnya," katanya.