Selain menyiapkan aksi, Persada 212 juga mendorong DPR segera mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Ahmad Shabri menyebut dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu alasan pihaknya mendesak DPR mengambil langkah tersebut.
"Aksi-aksinya insyaallah taala kita akan laksanakan mendesak DPR RI untuk segera, sesegera mungkin mengeluarkan hak berpendapatnya. Karena MK sudah menyampaikan keputusannya, MA juga demikian, tinggal DPR," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya berencana menggelar Ijtima Ulama sebagai bagian dari konsolidasi lanjutan. Persada 212 juga mengajak masyarakat dari berbagai daerah menghadiri Reuni Akbar 212 di Jakarta pada awal Desember mendatang.
Ahmad menyebut, Reuni Akbar 212 tahun ini sekaligus menjadi momentum mengenang 10 tahun gerakan tersebut. Dia berharap kegiatan itu dapat menjadi ajang konsolidasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
"Berikutnya insyaallah kami akan melaksanakan Ijtima Ulama dan berikutnya insyaallah taala aksi reuni 212 di Jakarta ini kita mengenang adalah aksi sudah 10 tahun. Kita hari ini 212 tahun 2026 adalah 10 tahun daripada reuni 212. Kita akan mengenang dan berjihad bersama-sama menyelamatkan negara ini seperti 10 tahun yang lalu," kata dia.