"Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.
Mereka mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan atas kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.
Terakhir, pihaknya mendesak Polri untuk bersikap independen dan profesional. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.
"Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat presiden," kata dia.