"IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," ujarnya.
Dia menegaskan, apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka status akan dicabut keanggotaannya.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Termasuk adanya pembatasan kekuasaan negara dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan.
"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tuturnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.