Turut diamankan pula Eka Kamaludin (swasta, perantara suap), dan Kasi Pendanaan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pemberian suap diduga terkait dengan pembahasan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada APBNP Tahun Anggaran 2018.
Agus menilai kejadian ini membuktikan masih ada sistem yang tidak transparan dalam penyunan anggaran, termasuk APBNP. Karena itu masih dimungkinkan terjadi lobi atau pembicaraan-pembicaraamn yang bersifat tersembunyi.
Pria asal Magetan ini juga menyesalkan keterlibatan pejabat Kementerian Keuangan dalam kejadian ini. Agus berharap dengan pengalaman ini pemerintah segera membuat sistem perencanaan anggaran yang lebih transparan dan bisa dikontrol oleh rakyat.
”Rakyat tahu pembicaraan antara eksekutif dan legislatif. Seumpama ada APBNP pun rakyat bisa mengontrol, apakah itu memang diperlukan? Kemudian, prioritas atau tidak? Segala macam itu mudah-mudahan nanti di dalam sistem yang ke depan, akan jauh lebih baik,” kata dia.