JAKARTA, iNews.id - Dasar rencana pemindahan ibu kota harus jelas agar tidak sia-sia. Jika alasannya untuk mengatasi persoalan urbanisasi, macet dan banjir di Jakarta dinilai kurang tepat.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan perencanaan pembenahan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan banjir sampai 2030. Bahkan dana yang dibutuhkan mencapai Rp571 triliun.
"Ini kan berarti secara bersamaan kita sudah menjadi rencana besar, yang tujuan utamanya Jakarta bebas banjir dan macet. Sehingga kalau dijadikan alasan tidak tepat, ngapain kita keluar uang banyak kalau pindah ibu kota," ujar Nirwono dalam perbincangannya dengan iNews.id melalui telepon, Selasa (30/4/2019).
Dia menuturkan, jika alasannya untuk pemerataan ekonomi juga dinilai kurang tepat. Pemerataan ekonomi sebaiknya dilakukan dengan membangun kota Kota Bogor, Depok dan Bekasi (bodetabek) sebagai pendukung Jakarta.
Kemudian, mengembangkan kota yang berada di Pulau Jawa, terutama di ibu kota provinsi seperti Bandung, Semarang, Yogya dan Surabaya. Provinsi seperti ini penyumbang terbesar datang ke Jakarta.
"Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur banyak orang datang. Kalau itu dikembangkan dan mengejar menjadi kota yang menuju arah Jakarta tentu menjadi magnet baru. Ngapain orang Jawa Timur pergi ke Jakarta kalau Surabaya dan sekitarnya sudah baik. Begitu juga orang Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya berkembang pesat," ucapnya.