Gus Yaqut melanjutkan, Pancasila mengakui harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, dan juga mengedepankan nilai-nilai untuk mengembangkan sikap saling menyayangi dan saling toleransi.
“Ada kunci penting di sini, yakni empati. Empati adalah salah satu kunci penting dalam memajukan hak asasi manusia,” katanya.
GP Ansor memandang, Pancasila juga tidak hanya mengedepankan pembinaan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai untuk menghormati hak orang lain dan mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong.
Dengan begitu, ujar Gus Yaqut, Pancasila tidak hanya mengakui bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai untuk mengembangkan rasa hormat dan kerja sama dengan bangsa lain.
Menurut Yaqut, dengan menyadari dinamika global yang sangat memprihatinkan, dan pentingnya keseimbangan baru mewujud dalam tatanan yang didasarkan atas aturan-aturan yang disepakati bersama (rules-based order), maka pada 2017, di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, GP Ansor mengumumkan “Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam untuk Kemanusiaan (Humanitarian Islam)” yang berisi peta jalan untuk membangun gerakan global menuju terwujudnya peran nyata Islam dalam memberi jalan keluar bagi masalah-masalah kemanusiaan di abad ini.
Seminar dalam rangka Hari Santri dan Sumpah Pemuda secara luring dan daring itu dihadiri, Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly; Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid; Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno; Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, para anggota ansor dan wakil organisasi pemuda lainnya. Seminar dibuka langsung Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi.
Tampil sebagai pembicara adalah Menko Polhukam, Mahfud MD; Dewan Pengarah BPIP, Rikard Bagun; Katib Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf; Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti; Mary Ann Glandon (Ketua Commission on Unalienable Rights, Kemenlu Amerika Serikat); F. Cartwright Weilnad (Commission on Unalienable Rights, Kemenlu AS); Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas; Cesar Rossello (Utusan Khusus Centrist Democrat International), C. Hollland Taylor (Utusan GP Ansor untuk PBB, Amerika dan Eropa); dan Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Kemenlu.