Selain pengawasan anggaran, Billy yang menjabat Ketua Fraksi itu menyebut DPRD menjaring berbagai kebutuhan masyarakat melalui reses di daerah pemilihan. Aspirasi yang diterima mencakup pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga regulasi perlindungan masyarakat adat.
Salah satu isu yang diperjuangkan adalah perlindungan terhadap pengusaha asli Papua. Billy menyebut implementasinya masih menghadapi kendala di tingkat eksekutif daerah tetangga yang belum mengeksekusi kebijakan tersebut, sementara fraksi tetap menyuarakan dan memperjuangkannya.
Upaya itu juga diarahkan pada pembentukan regulasi untuk memperkuat posisi produk lokal. Sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo untuk mengawal ekonomi kerakyatan, Billy mengatakan Bapemperda tengah memperjuangkan perda perlindungan produk lokal agar produk daerah memiliki akses ke pasar modern.
“Sejalan dengan arahan Ketua Umum untuk mengawal ekonomi kerakyatan, kami di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah berjuang melahirkan produk hukum berupa perda perlindungan produk lokal. Regulasi ini bertujuan agar produk-produk lokal daerah dapat masuk dan bersaing di pasar modern seperti jaringan retail modern,” ujarnya.