Selain persoalan distribusi, Ombudsman juga menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat, kuota, dan pasokan BBM. Faktor itu menjadi salah satu indikasi yang perlu diperhatikan dalam menelusuri penyebab antrean di sejumlah wilayah.
“Selain itu juga penyebab dan faktor lainnya adalah ada juga yang terkait dengan karena ketidaksesuaian kebutuhan riil, kuota, dan pasokan,” ujar Ghoffar.
Dia mengatakan, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Bali. Per 13 Oktober 2026, Ombudsman menerima informasi awal mengenai kondisi antrean BBM di sejumlah wilayah dari 25 provinsi di Indonesia.
“Pada siang hari ini, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa kemarin Ombudsman Republik Indonesia menerima setidaknya beberapa informasi dari 25 provinsi di Indonesia. Terkait dengan kondisi terkini antrean BBM di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia,” ucapnya.
Selain Bali, laporan persoalan BBM juga berasal dari Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.