Meski membutuhkan alokasi APBN yang besar, Purbaya optimistis program KDMP akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan kepemilikan aset oleh desa.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," tuturnya.
Dia menegaskan, pembayaran kewajiban tahap pertama akan dilakukan sesuai jadwal pada September 2026.
“Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” kata dia.
Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank anggota Himbara, serta BPI Danantara.