JAKARTA, iNews.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menunda memberikan izin masuk untuk jemaah umrah. Kebijakan itu diambil Pemerintah Arab Saudi guna menahan laju penyebaran virus korona.
Ketua Fraksi PPP di DPR Arsul Sani menilai, di balik penundaan itu, partainya justru mengkhawatirkan pelaksanaan Haji 2020. Mengingat, pelaksanaan Haji 2020 hanya tinggal empat bulan lagi.
"Bagaimana mengantisipasi penyelenggaraan haji yang akan datang karena tinggal 4 bulan lagi sebetulnya. Kalau kebijakan pemerintah (Arab) berkepanjangan, tentu akan kemudian mengganggu penyelenggaraan haji," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).
Arsul meminta pemerintah terus berkomunikasi dan berdiplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Komunikasi tersebut tidak hanya terkait umrah saja, melainkan mengenai pelaksanaan ibadah haji.
Meski begitu, wakil ketua MPR ini tetap berharap persoalan korona bisa diselesaikan dalam satu atau dua bulan ke depan. "Tetapi kalau tidak dan itu kemudian penyebaran itu masih berlangsung ini saya kira harus jadi bahan pembicaraan dan juga harus dicari jalan keluarnya bersama," ujarnya.
Arsul menuturkan, jemaah umrah di Indonesia diperkirakan mencapai jutaan. Namun, angka tersebut tidak statis alias bisa berubah dan berlangsung dalam beberapa bulan dalam rentang satu tahun.
"(Tapi) kalau jemaah haji itu lebih dari 200 ribu dan relatif masa pada bulan yang sama. Ini yang mesti harus mengantisipasi ini sejak awal," katanya.