Uuy mengatakan, menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional, tidak menutup kemungkinan DPP Partai Golkar memainkan politik gunting tali, yaitu memecat ataupun memberikan intervensi dan intimidasi terhadap pengurus daerah yang tidak mendukung Airlangga Hartarto.
”Badan Advokasi Hukum dan HAM tidak akan tinggal diam. Kta akan berikan advokasi kepada pengurus daerah yang mengalami nasib seperti itu, sehingga DPP tidak bisa semena-mena," kata dia.
Uuy menegaskan, dalam menggalang dukungan untuk kemenangan Bamsoet menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024, Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar akan fokus pada penggunaan cara-cara bermartabat. Mereka tidak akan menggunakan politisi agama ataupun melanggar peraturan perundangan.
"Prinsip kami, menang terhormat dengan kemenangan yang tinggi tanpa harus merendahkan. Menang bermartabat dengan kemenangan yang besar tanpa harus mengecilkan. Menang terpuji dengan kemenangan yang diberkahi oleh Allah SWT," ucapnya.
Bamsoet mengucapkan terima kasih atas dukungan tulus yang disampaikan pengurus Badan Advokasi Hukum dan HAM. Sekaligus mengajak seluruh kader Partai Golkar bersatu padu merapatkan barisan demi kemajuan Partai Golkar.
"Dukungan ini saya terima dengan syarat kita harus kompak. Bukan demi saya pribadi, melainkan demi kemajuan Partai Golkar. Ini bukan tentang saya menjadi ketua umum, melainkan tentang bagaimana mempersiapkan nasib Partai Golkar lima tahun ke depan," kata Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini.