Bahlil menggambarkan, biaya produksi B50 non-PSO alias yang digunakan oleh industri saat ini sekitar Rp18.600 per liter untuk jarak tempuh 3-4 km. Sementara untuk hidrogen, biaya memproduksinya masih jauh di atas biaya produksi B50 tersebut.
"Hidrogen memang masih mahal. Ini adalah tantangan dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien, agar harganya kompetitif," sambung dia.
Menurut Bahlil, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri hidrogen karena didukung oleh ketersediaan bahan baku, seperti air, gas bumi, batu bara berkalori rendah, serta potensi energi terbarukan yang melimpah. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi pondasi bagi pengembangan hidrogen sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Selain sebagai bahan bakar kendaraan, Bahlil menegaskan bahwa hidrogen juga memiliki prospek luas untuk mendukung industri petrokimia, produksi amonia biru (blue ammonia), hingga berbagai sektor industri berbasis energi bersih.
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha, lembaga riset, dan investor. Kementerian ESDM juga menyatakan siap menyiapkan regulasi yang dibutuhkan guna mempercepat investasi dan implementasi teknologi hidrogen di Indonesia.
Menurut Bahlil, pengembangan hidrogen menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus mendukung target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2050–2060.