Sementara itu, Bambang Pacul memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Dia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat subjektif dan spekulatif. Terlebih, posisinya sebagai pimpinan MPR membuatnya harus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan.
“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.
Bambang Pacul menyebut MPR belum menerima usulan HMP pemakzulan Gibran. Dia menegaskan MPR merupakan kamar terakhir dalam proses tersebut.