JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDNPN) mesti disambut sukacita oleh berbagai kelompok masyarakat. Melalui UU ini, negara membuka peluang bagi warga sipil untuk menjadi Komponen Cadangan, yang ikut berkontribusi dalam pertahanan semesta.
Bamsoet menuturkan, adagium klasik civis pacem parra bellum (jika ingin damai maka harus siap untuk berperang), tidak berarti setiap negara menginginkan peperangan. Adagium itu merupakan doktrin agar setiap negara mempersiapkan kekuatan tempur militernya, ditunjang dengan komponen cadangan dari masyarakat sipil.
"Sehingga bukan hanya bisa terwujud pertahanan yang kuat, melainkan juga memiliki efek gentar," ujar Bamsoet saat menerima Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Untuk memperkuat GM FKPPI sebagai Komponen Cadangan Pertahanan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong GM FKPPI segera mengadakan kegiatan Jambore Bela Negara secara nasional, yang diikuti kader GM FKPPI dari berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya dijadikan ajang meningkatkan nasionalisme, Jambore Bela Negara juga harus dijadikan sebagai wahana membahas berbagai isu strategis pertahanan lainnya.
"Isu pertahanan tak hanya menyangkut alat utama sistem senjata (alutsista). Ini karena perang di era modern ini tak hanya sebatas perang fisik melalui pengerahan kekuatan militer, melainkan juga perang asimetris di ranah cyber, bioteknologi, hingga ke perang pemikiran (ideologi)," ucap Bamsoet.