"Oleh sebab itu sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus lebih digencarkan hingga ke tingkat desa. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan harus menjadi garda terdepan yang paling siap menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana," katanya.
"Kita ini tidak bisa hanya berfokus pada respons darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa depan. Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana," tegas Aprozi.
Dia berkata, Komisi VIII DPR juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat tardapak banjir. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun berharap, bencana ini bisa meningkatkan solidaritas seluruh pihak.
"Melalui ujian ini, mari kita perkuat solidaritas. Kepada para korban, kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Anda. Kepada para relawan dan tenaga medis di lapangan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini," pungkasnya.
Berdasarkan data BNPB, bencana banjir dan tanah longsor ini melanda wilayah yang cukup luas di Pulau Sumatera. Untuk Aceh, banjir dan tanah longsor terjadi Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Singkil, dan Bireun.
Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, serta Nias. Bahkan Di Padang Sidempuan, banjir pada 25 November 2025, misalnya, telah mengakibatkan sekitar 220 jiwa dan 17 unit rumah terdampak, serta satu orang dilaporkan hilang.