JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, kebanyakan lembaga survei di Indonesia seharusnya melakukan harakiri (bunuh diri ala Jepang) lantaran sudah menanggung malu akibat banyak hasil survei mereka yang meleset jauh.
Di Jepang, harakiri diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan cara menusukkan belati atau samurai ke perut atau jantung sendiri oleh orang-orang yang merasa kehilangan kehormatan akibat melakukan kejahatan, aib, dan atau mengalami kegagalan dalam menjalankan kewajiban.
Hal itu diungkapkan Fadli merujuk pada banyaknya lembaga survei yang meleset jauh dengan hasil sebenarnya. Sebagai contoh, kata dia, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 hampir semua lembaga survei memprediksi jika pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok–Djarot) bakal memenangkan kompetisi demokrasi tersebut. Bahkan, ada pula lembaga survei yang memprediksi pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies–Sandi) bakal langsung tersisih di putaran pertama Pilkada DKI.
Faktanya, hasil survei yang mayoritas dirilis itu ternyata meleset, bahkan jauh melampaui angka margin of error (toleransi kesalahan ukur). “Yang namanya lembaga survei harus ada akuntabilitas. Kalau devisiasi (penyimpangan) kesalahannya terlalu besar. Kalau di Jepang itu harusnya kita kasih samurai, kita suruh harakiri lembaga survei itu,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Menurut dia, lembaga survei harusnya mempunyai rasa malu ketika hasil prediksi mereka meleset jauh. Apalagi, ada metodologi ilmiah dan aspek akademis yang harus dipertanggungjawabkan ketika mereka melakukan survei. Kendati demikian, Fadli menyadari bahwa belakangan ini lembaga survei justru dijadikan sebagai alat kampanye dari pihak tertentu dalam menghadapi kontestasi pemilu.
“Malu harusnya, karena mereka sudah memprediksi dan kesalahannya ratusan persen. Ya, tapi kita tahu lah lembaga survei di Indonesia sekarang jadi alat kampanye. Ada yang terang-terangan declare (deklarasi ke kandidat tertentu), ada juga yang sembunyi-sembunyi,” ujarnya.
Wakil ketua DPR itu berpendapat, harus ada regulasi yang tetap untuk mengatur lembaga-lembaga survei ke depan. “Misalnya, ada urusan pajak segala macam. Jadi, harus ada regulasi supaya ini tidak dijadikan alat kampanye,” tuturnya.