Dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti setiap keluhan yang ada. Bahkan, kata dia, pemerintah juga memantau perkembangan di media sosial dan menindaklanjutinya.
"Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, 'saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,' itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran," katanya.
Sebelumnya, BPS merespons klasifikasi desil kesejahteraan seorang pengemudi becak di Kulonprogo yang sebelumnya terdata di desil 9. Hal ini membuat heboh publik karena pengelompokan tingkat kesejahteraan warga tersebut yang sempat tercatat pada kelompok masyarakat mampu.
Terbaru, BPS telah menyesuaikan data desil pengemudi becak tersebut dari desil 9 menjadi desil 3. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan ini murni terjadi karena proses pemutakhiran data secara berkala, bukan akibat kesalahan teknis atau ketidakvalidan basis data.
Pihaknya baru melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status sosial ekonomi warga yang bersangkutan tercatat secara presisi. Penyesuaian menuju desil 3 berhasil dirampungkan setelah profil ekonomi terkini warga tersebut masuk ke dalam saluran pendataan resmi.
"Kan sudah dimutakhirkan, sekarang dia sudah ada di desil tiga. Hal itu terjadi karena sebelumnya beliau belum memasukkan datanya ke dalam kanal pemutakhiran, dan setelah diperbarui datanya langsung sesuai dengan fakta terbaru," ujar Amalia, Jumat (28/8/2026).