Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sementara Irjen Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon target diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.