Di tempat yang sama, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk bisa mengakomodasi tuntutan 17+8 yang banyak dikemukakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga mesti menegakkan supremasi sipil dan militerisme.
"Kami menemui Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas," ujar Kaleb.
Kemudian, Koordinator Wilayah Banten, Serang, Jakarta, dan Bogor (BSJB) BEM SI Kerakyatan, Phalosa La Syeina Yoshiveda, menambahkan pihaknya akan terus mengawal berbagai tuntutan yang sudah disampaikan kepada lembaga eksekutif ini.
Ia juga mengungkap pemerintah tidak melakukan larangan kepada siapapun, termasuk mahasiswa, untuk melakukan demonstrasi kembali. Apalagi ketika tuntutan mereka belum terealisasi.
"Tidak ada kejelasan tersendiri untuk demonstrasi dan tidak ada juga untuk menahan tidak demo dari Bapak Menteri di dalam. Artinya apapun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya," jelas dia.