Propam Polri meminta kepada seluruh masyarakat agar setiap pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri dilakukan pelaporan resmi melalui pelayanan aduan di Mabes Polri dan jajaran wilayah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengklaim mendapatkan informasi bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," kata Benny dalam cuitan akun twitternya, Selasa 9 Maret 2021.
Tak hanya itu, Benny menyebut, intel tersebut mendapatkan perintah langsung dari Kapolres. Kemudian, kata Benny, ada juga pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Namun klaim Benny itu tak menyebut secara rinci kabupaten dan kota mana yang dimaksud. Begitu juga Polres wilayah mana yang disebut menyuruh intel-intelnya.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat monitor!," tulis Benny di media sosialnya itu.