Setelah bertemu Dasco, Sjafrie juga berkonsultasi dengan Utut Adianto selaku Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah awal penyusunan revisi UU Pertahanan Negara.
Sjafrie mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Dia menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir tahun ini sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.
“Dan insya Allah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” katanya.
Salah satu materi yang menjadi perhatian Sjafrie dalam rencana revisi tersebut adalah pencantuman strategi pertahanan Indonesia secara eksplisit dalam undang-undang.
Dia menyebut, UU Pertahanan yang berlaku saat ini belum secara tertulis memuat strategi pertahanan negara. Padahal, menurutnya, Indonesia saat ini menerapkan strategi pertahanan defensif aktif.
Sementara itu, Utut mengatakan revisi UU Pertahanan Negara merupakan gagasan besar untuk membuat sistem pertahanan Indonesia lebih sigap menghadapi perkembangan situasi saat ini.
“Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa kekinian. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,” ujar Utut.