"Waktu kami bertemu di KADIN Jatim, Pak LaNyalla berjanji akan membantu dengan memanggil para menteri dan pihak terkait. Janji itu langsung ditunaikan. Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemendagri dan Pemkot Surabaya sudah dipanggil di Jakarta," kata dia.
Hasilnya menggembirakan. Bambang menyebut Pemkot Surabaya siap melepaskan status Tanah Surat Ijo Surabaya. Hanya saja, hal tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Tunggu punya tunggu, status tanah yang dijanjikan Pemkot Surabaya tak kunjung dilepas.
"Nah, kami meminta kepada Pak LaNyalla agar mendorong lagi percepatan proses ini," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 44.811 persil Tanah Surat Ijo Surabaya dengan jumlah jiwa 500 ribu orang. Menurut Bambang, beberapa di antaranya yang semestinya kawasan perumahan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tiba-tiba diubah menjadi kawasan bisnis dengan retribusi yang sangat besar.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti, siap untuk menindaklanjuti kembali persoalan ini. Bahkan, sejak April lalu LaNyalla sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya itu.