JAKARTA, iNews.id - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan sejumlah isu internasional, di antaranya terkait dengan Afghanistan. Dia pun membeberkan isi pertemuannya perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus lalu.
Menurutnya, tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin di Afghanistan.
"Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," kata Retno di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Retno menjelaskan, upaya Taliban dalam membentuk pemerintahan inklusif bertujuan untuk mengantisipasi ketidakstabilan kondisi di dalam negeri.
"Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.
Bahkan, sambung Retno, dalam upaya Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, mereka juga telah menunjuk penjabat sementara di sejumlah instansi, karena memang kebutuhan yang mendesak.
"Yaitu posisi Menhan, Mendagri, Menkeu, pendidikan tinggi pendidikan intelijen, gubernur Bank Sentral, Gubernur Kabul, dan Walkot Kabul. Mereka mengatakan penunjukan itu sifatnya sementara," tutur Retno.