JAKARTA, iNews.id – Mayjen (Purn) Kivlan Zen akan diperiksa sebagai tersangka penyebaran berita bohong dan makar, Rabu (29/5/2019) besok, di Bareskrim Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari kuasa hukum Kivlan terkait kehadiran loyalis Prabowo Subianto itu.
“Ya sudah disampaikan melalui PH-nya (pendamping hukum), akan hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2019).
Terkait materi pemeriksaan, Dedi belum dapat menjelaskan secara perinci kepada publik. Menurut dia, materi pemeriksaan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. “Jadi tentu ada yang digali lagi tentang peran KZ (Kivlan Zen) dalam kasus makar,” ucapnya.
Sebelumnya, penyidik Mabes Polri menetapkan status tersangka terhadap mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, terkait penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan sebelumnya telah diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Kuasa hukum Kivlan, Pitra Ramdhoni mengatakan, kliennya sudah mengklarifikasi kepada penyidik bahwa tidak ada niatan untuk makar dalam unjuk rasa pada 9 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Pitra pun menyebut laporan polisi yang menuding Kivlan hendak melakukan makar sebagai fitnah.
“Kami merasa difitnah dengan laporan polisi tersebut dan telah kami klarifikasi, bahwa kami tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar. Kami hanya protes, berunjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan (dalam pemilu). Dan itu (unjuk rasa) hanya dilakukan di Bawaslu dan KPU,” kata Pitra.
Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin asal Serang, Banten dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.