Agustina menjelaskan, terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat. Di sisi lain, ada SPPG yang harus melayani jumlah penerima lebih banyak dengan wilayah operasional yang lebih luas.
Perbedaan tersebut dinilai perlu diakomodasi dalam skema insentif yang lebih proporsional.
“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500, katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.
“Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.
Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem pertanggungjawaban pengelolaan program melalui transformasi digital. Menurut Agustina, sistem yang saat ini masih bertumpu pada kepala SPPG perlu didukung dengan digitalisasi guna meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pengawasan anggaran MBG.
“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” ujarnya.